BAB I
PENDAHULUAN
I.1. LATAR BELAKANG
Perkawinan di Indonesia sekarang ini telah diatur oleh UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975 dan UU ini pun berlaku unifikasi, mengingat sebelum adanya undang-undang ini banyak peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan seperti diantaranya GHR, HOCI, dsb. Dengan berlakunya UU Perkawinan ini, berdasarkan pasal 66 UUP, ketentuan lain sebelum undang-undang ini, sejauh telah diatur dalam UU Perkawinan, dinyatakan tidak berlaku. Namun dari ketentuan ini pula, membuka kemungkinan untuk berlakunya GHR kembali dalam hal mengatur permasalahan perkawinan beda agama karena dalam UUP sendiri tidak ada ketentuan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, mengingat permasalahan ini (perkawinan beda agama) tidak mungkin dapat di unifikasi karena termasuk dalam kategori hukum yang sensitif.
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, Perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disamping itu, dalam UU Perkawinan pun diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun bagaimana halnya dalam Perkawinan beda agama. Mengingat dinegara Indonesia ini berdasarkan UU No.1/PNPS/1965 diakui ada 5 macam agama yaitu: Islam, Katholik, Protestan, Hindu, dan Budha, bahkan ditambah lagi semasa pemerintahan Abdurrahman Wahid, diakui agama Konghuchu, maka tidak mengherankan apabila kita sering menjumpai atau mendengar adanya perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama atau kepercayaan. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan. Beberapa diantara mereka yang mempunyai kelimpahan materi mungkin tidak terlampau pusing karena bisa menikah di negara lain, namun berbeda bilamana kondisi ekonominya serba pas-pasan, tentu ini menimbulkan suatu masalah hukum. Masalah lain pun timbul takhanya soal ekonomi, melainkan kepastian hukum bagi mereka diantaranya: status keabsahan perkawinan mereka dilihat dari agama masing-masing ataupun status legal secara administratif, dan hukum agama mana yang akan mereka gunakan dalam pelaksanaan perkawinan. Perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional Indonesia karena perkawinan campuran menurut UU Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA. Akan tetapi perkawinan beda agama di masyarakat sering pula disebut sebagai perkawinan campuran. Untuk memudahkan, tulisan ini hanya akan menggunakan istilah perkawinan beda agama.
I.2. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, penulis mengajukan beberapa masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan masing-masing agama mengenai perkawinan beda agama?
Apakah UU Perkawinan mengatur/menyebutkan mengenai perkawinan beda agama?
3. Lembaga manakah yang berwenang untuk mencatat perkawinan beda agama?
4. Bagaimana pada akhirnya para pihak dapat melaksanakan perkawinan beda agama tanpa faktor penghalang, apakah salah satu pihak diharuskan beralih agama?
BAB II
KASUS POSISI
Sebelum masuk pada bab Pembahasan, dalam bab ini penulis mencoba mengangkat kembali kasus perkawinan beda agama antara pasangan Jamal Mirdad dan Lydia Kandou sebagai rujukan dalam makalah ini. Dengan uraian kasus posisi sebagai berikut:
Perkawinan Beda Agama Antara Pasangan Jamal Mirdad dan Lydia Kandou
Subjek Hukum
1. Jamal Mirdad
2. Lydia Kandou
Fakta Hukum
Lydia Kandou yang beragama Kristen dan Jamal Mirdad yang beragama Islam, pada tahun 1986 melangsungkan pernikahan mereka yang begitu kontroversial karena perbedaan agama. Perbedaan agama di antara keduanya tidak menghentikan langkah keduanya menuju mahligai pernikahan, walaupun UU Perkawinan 1974 pasal 2 ayat 1 menghalangi mereka untuk bersatu secara sah. Undang-undang tersebut menyatakan : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Untuk itu, sebuah perkawinan harus disahkan lebih dulu oleh agama yang bersangkutan sebelum didaftar ke Kantor Catatan Sipil. Pasangan artis beda agama ini pada awalnya akan menikah di KUA (Kantor Urusan Agama) namun KUA menolak dengan alasan mereka akan mencatat perkawinan/menikahkan pasangan dengan keduanya beragama Islam, dan kemudian mereka menempuh jalan akhir yaitu KCS (Kantor Catatan Sipil), namun dari pihak KCS pun mensyaratkan terlebih dahulu untuk mendapatkan pengesahan pernikahan di Pengadilan.
Akibat Hukum
Konsekuensinya, banyak pasangan berbeda agama tidak dapat mendaftarkan pernikahan mereka baik di Kantor Urusan Agama maupun di Kantor Catatan Sipil. Namun pasangan Jamal Mirdad dan Lydia Kandou nekad menikah di Indonesia dan memperjuangkan status mereka mati-matian di Pengadilan Negeri. Peristiwa yang terjadi tahun 1986 tersebut begitu menggemparkan. Tentangan dan kecaman dari para tokoh agama dan masyarakat menghantam secara bertubi-tubi pasangan ini.
Analisa
Bahwa perbedaan agama dari calon mempelai sama sekali tidak menjadi halangan untuk suatu perkawinan. Ini memang merupakan keluasan yang pernah dibuka oleh peraturan tentang Perkawinan Campuran Stbl. 1898 Nomor 158 pasal 7 ayat (2). Dalam praktek penyelenggaraan Catatan Sipil dahulu (dan ternyata sampai sekarang masih juga bisa berlangsung di sementara Kantor Catatan Sipil) perkawinan campuran karena berbeda agama telah berlangsung dengan lancar di Kantor Catatan Sipil. Sebab, pegawai atau pegawai luar biasa Catatan Sipil memang berwenang melakukannya berdasarkan pasal 60 Stbl. 1849 Nomor 25 (untuk golongan Eropa dan Bumiputra serta mereka yang dipersamakan dengan bangsa Eropa), pasal 48 Stbl. 1933 Nomor 75 (Untuk golongan Indonesia Kristen di Jawa, Madura, dan Minahasa) atau pasal 68 Stbl. 1919 Nomor 81 (untuk golongan Tionghoa). ketentuan-ketentuan lama tersebut masih berlaku berdasarkan pada pasal 66 UUP.
Penyelesaian
Pada akhirnya pasangan beda agama Jamal Mirdad dan Lydia Kandou mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan permohonannya dikabulkan sehingga mereka berdua mendapat izin untuk menikah di Kantor Catatan Sipil.
BAB III
PEMBAHASAN
III. 1. Pandangan Masing-Masing Agama Mengenai Perkawinan Beda Agama
Sebagaimana telah disinggung dalam Latar Belakang, di Indonesia diakui 5 (lima) agama berdasarkan UU.No.1/PNPS/1965 yaitu: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Kemudian menyusul Konghuchu yang juga diakui semasa rezim Presiden Abdurrahman Wahid. Masing-masing agama yang diakui ini mempunyai ketentuan hukum yang berbeda satu sama lainnya. Pada prinsipnya setiap agama menghendaki penganutnya untuk kawin dengan orang yang sama agamanya dan tidak menghendaki penganutnya untuk mengadakan perkawinan dengan penganut agama lainnya, bahkan ada agama yang melarang keras penganutnya untuk kawin dengan penganut agama lain. Namun taktertutup kemungkinan dapat terjadi perkawinan beda agama melihat pluralistik masyarakat Indonesia. Berikut adalah pandangan masing-masing agama mengenai perkawinan beda agama yaitu menurut pandangan:
· Agama Islam
Pada prinsipnya menurut pandangan agama Islam, tidak diperkenankan adanya perkawinan antar(beda) agama, dan hal ini secara tegas diatur dalam al-Quran yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Larangan perkawinan dalam surat ini berlaku bagi pria dan wanita yang beragama Islam. Ditegaskan kembali bahwa dalam surat al-Baqarah ayat 221 bahwa wanita Islam dilarang kawin dengan laki-laki musyrik atau kafir atau dengan laki-laki ahli kitab. Namun untuk Laki-laki Islam diberikan suatu dispensasi/pengecualian terhadap perkawinan beda agama ini, menurut ketentuan dalam surat Al-Maidah ayat 5, diperbolehkan bagi laki-laki Islam untuk mengawini wanita ahli kitab (Nasrani dan Yahudi). Selain berdasarkan pada ayat al-Qur’an tersebut, juga berdasarkan sunnah Nabi Muhammad saw, dimana Nabi pernah menikah dengan wanita ahli kitab, yakni Mariah Al-Qibtiyah (Kristen). Demikian pula seorang sahabat Nabi yang senior bernama Hudzaifah bin al-Yaman pernah menikah dengan seorang wanita Yahudi, sedang para sahabat tidak ada yang menentangnya. Dengan begitu kesimpulannya bahwa hukum Islam membolehkan laki-laki yang beragama Islam untuk mengawini wanita yang beragama Nasrani dan Yahudi (kalau di Indonesia Katholik dan Protestan). Hal ini disebabkan karena antara agama Islam dengan Katholik dan Protestan sama-sama mengajarkan iman kepada Allah, kepada kitab-kitabNya, kepada Rasul Allah.
· Agama Katholik
Menurut pandangan agama Katolik mengenai perkawinan beda agama yaitu secara tegas menyatakan dalam Kanon 1086, bahwa “perkawinan antara seorang Katholik dengan penganut agama lain tidak sah”. Namun demikian, bagi mereka yang sulit untuk dipisahkan karena cintanya yang kuat, maka pejabat gereja yang berwenang yakni Uskup dapat memberi dispensasi dengan jalan mengawinkan pemeluk agama katholik dengan penganut agama lain, asalkan keduanya memenuhi syarat yang telah ditentukan hukum gereja dalam Kanon 1125, sebagai berikut:
o Bagi yang beragama Katholik bersedia untuk tetap setia pada iman agamanya yaitu Katholik, dan berusaha/ diwajibkan membabtiskan dan mendidik semua anak-anak mereka secara Katholik
o Bagi yang tidak beragama Katholik, berjanji sebagai berikut:
1. Menerima perkawinan secara Katholik
2. Tidak akan menceraikan pihak yang beragama Katholik
3. Tidak akan menghalang-halangi pihak Katholik melaksanakan imannya
4. Bersedia mendidik anak-anak mereka secara Katholik
Dengan adanya syarat-syarat dalam Kanon 1125, tampak bahwa agama Katholik mencegah penganutnya untuk beralih agamanya atau minimal mencegah menurunnya tingkat keimanan penganutnya setelah kawin dengan penganut agama lain. Dalam Kanon 1056 pun menetapkan bahwa sifat-sifat perkawinan menurut agama katholik adalah monogamy dan tidak terceraikan sebelum salah satu diantara mereka (suami isteri) meninggal dunia.
· Agama Protestan
Pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama karena tujuan utama perkawinan untuk mencari kebahagiaan yang dapat dicapai dengan iman yang sama. Gereja Protestan menganjurkan mencari pasangan hidup yang seiman. Tetapi dalam keadaan darurat Gereja Protestan mengijinkan perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama asal memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh gereja, seperti GKI (Gereja Kristen Indonesia) menetapkan antara lain:
o Bagi yang beragama Protestan menandatangani perjanjian sebagai berikut:
1. Tetap melaksanakan iman Kristennya
2. Akan membabtis anak-anak mereka secara Kristen
3. Berjanji akan mendidik anak-anak mereka secara Kristen
o Bagi yang bukan beragama Protestan, harus menandatangani surat pernyataan bahwa ia:
1. Tidak keberatan perkawinan dilaksanakan di gereja Protestan
2. Tidak keberatan anak-anak mereka dididik secara Kristen Protestan
Bila dibandingkan perkawinan antara orang yang beragama Kristen dengan orang yang bukan beragama Islam, Gereja Kristen Protestan lebih menyukai perkawinan antara pemeluk agama Kristen dengan pemeluk agama Katholik karena diantara kedua agama itu bukanlah perkawinan beda agama melainkan beda Gereja saja, mereka dipersatukan dalam “Satu tubuh Yesus Kristus” dan memunyai misi yang sama. Gereja Protestan juga memberi kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di Kantor Catatan Sipil atau diberkati di gereja.
· Agama Hindu
Dalam agama Hindu perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan oleh pedande/pendeta dan pedande hanya melaksanakan perkawinan bila kedua-duanya beragama Hindu. Disamping itu tampak bahwa dalam hukum perkawinan Hindu tidak dibenarkan adanya perkawinan antar pemeluk agama Hindu dengan bukan Hindu yang disahkan oleh Pedande. Dalam agama Hindu tidak dikenal adanya perkawinan beda agama. Dapat dilihat dalam kitab Manudharmasastra III : 20 dan M.III: 21 yang menyebutkan delapan bentuk perkawinan, dan tidak ada satupun mengenai perkawinan antar agama. Apabila salah seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, maka dia wajib disucikan sebagai penganut agama Hindu dan menandatangani “Hani” (surat pernyataan maasuk agama Hindu), kalau tidak disucikan akan melanggar ketentuan dalam Seloka V-89 Kitab Manawadharmasastra.
· Agama Budha
Sesungguhnya dalam agama Budha, perkawinan itu sebagai salah satu bentuk kehidupan yang selalu dicengkram oleh duka (penderitaan) dan dalam suatu perkawinan kebahagiaan yang diperoleh itu hanya bersifat kebahagiaan duniawi sedangkan kebahagiaan tertinggi ialah Nirwana, dimana untuk mencapainya diperlukan pemadam semua kotoran bathin termasuk nafsu seks. Jadi dalam ajaran Budha tidak ada hukum yang mengatur masalah perkawinan. Pandangan Agama Budha terhadap perkawinan antar agama, ternyata dalam kitab suci Tripitaka tidak diatur tatacara perkawinan. Namun dalam praktiknya salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk melakukan perkawinan adalah se-Dharma (seagama). Ketentuan lain, penulis temukan dalam buku “Perkawinan antar agama dalam teori dan praktek” karangan O.S, Eoh, S.H, M.S, bahwa perkawinan antar agama menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tata cara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama Budha, tidak diharuskan masuk agama budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma, dan Sangka” yang merupakan dewa-dewa umat Budha. Walaupun sebenarnya ia hanya menundukan diri pada kaidah agama Budha pada saat perkawinan itu dilangsungkan, mungkin bagi calon mempelai yang tidak beragama Budha akan merasa keberatan.
III. 2. Undang-Undang Perkawinan Tidak Mengatur Mengenai Perkawinan Beda Agama
Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam ketentuan pasalnya tidak ada atau tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama, hanya dalam pasal 57 UUP yang menyebutkan pengertian dari perkawinan campuran yaitu “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Dari pengertian tersebut berbeda sekali dengan pengaturan perkawinan antar agama. UUP menganggap perkawinan campuran yaitu perkawinan dengan beda kewarganegaraan bukanlah beda agama. Jadi jelas dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan antar agama berikut pula dalam PP No.9 Tahun 1975 tidak mengatur mengenai tata cara perkawinan beda agama. Dengan tidak diaturnya perkawinan beda agama di dalam UU Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975, bukan berarti adanya kekosongan hukum. Peraturan tentang perkawinan campuran (stbl. 1898 No. 158) dan Yurisprudensi dapat mengisi kekosongan hukum perkawinan beda agama. Sebenarnya ketentuan pasal 66 UUP sendiri membuka kemungkinan dipergunakan kembali GHR dalam memecahkan masalah perkawinan beda agama.
III. 3. Lembaga yang berwenang mencatat perkawinan beda agama
Lembaga yang berwenang mencatat perkawinan sebagaimana diketahui ada dua lembaga yaitu Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. KUA berwenang hanya untuk pasangan yang menikah dengan kedua-duanya beragama Islam dan KCS bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan kedua-duanya beragama selain Islam. Lalu pertanyaan besar timbul bagaimana nasib pasangan yang berbeda agama satu dengan lainnya dan ke lembaga mana mereka akan melangsungkan perkawinan? Kiranya untuk dapat menjawab pertanyaan besar ini penulis merujuk pada proses perkawinan beda agama antara Jamal Mirdad dan lidya Kandou pada tahun 1986. Pasangan artis beda agama ini pada awalnya akan menikah di KUA (Kantor Urusan Agama) namun KUA menolak dengan alasan mereka akan mencatat perkawinan/menikahkan pasangan dengan keduanya beragama Islam, dan kemudian mereka menempuh jalan akhir yaitu KCS (Kantor Catatan Sipil), namun dari pihak KCS pun mensyaratkan terlebih dahulu untuk mendapatkan pengesahan pernikahan di Pengadilan. Pegawai atau pegawai luar biasa Catatan Sipil memang berwenang melakukannya berdasarkan pasal 60 Stbl. 1849 Nomor 25 (untuk golongan Eropa dan Bumiputra serta mereka yang dipersamakan dengan bangsa Eropa), pasal 48 Stbl. 1933 Nomor 75 (Untuk golongan Indonesia Kristen di Jawa, Madura, dan Minahasa) atau pasal 68 Stbl. 1919 Nomor 81 (untuk golongan Tionghoa) dengan tidak menjadikan Agama sebagai faktor penghalang perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) GHR. Ketentuan dalam stbl dan GHR masih berlaku karena dalam UU Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama (lihat pasal 66 UUP). Untuk kemudian permohonan Jamal Mirdad dan Lidya Kandou dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan adanya izin dari Pengadilan Negeri, mereka dapat menikah di Kantor Catatan Sipil. Jadi dapat disimpulkan bahwa Lembaga yang berwenang mencatat perkawinan beda agama yaitu Kantor Catatan Sipil (KCS).
III. 4. Pelaksanaan Perkawinan beda Agama tidak mengharuskan beralih agama
Dalam praktiknya pasangan beda agama selalu merasa perbedaan agama mereka menjadi faktor penghambat mereka untuk melakukan perkawinan. Sehingga terkadang timbul pemikiran pendek dengan perbuatan nekad salah satu pihak bisa saja mengambil jalan untuk beralih agama hanya untuk dapat menikah. Dalam pasal 7 ayat (2) GHR secara tegas ditetapkan bahwa perbedaan agama, keturunan, atau suku bangsa tidak akan menjadi penghalang suatu perkawinan. Pelaksanaan perkawinan meskipun itu beda agama akan tetap dilaksanakan karena agama tidak akan menjadi penghalang perkawinan. Apabila perbedaan agama dijadikan penghalang untuk terjadinya suatu perkawinan, maka bisa saja salah satu pihak oleh karena kuatnya rasa cinta mereka dan tetap ingin melangsungkan perkawinan akan menghalalkan cara sekalipun ia harus beralih agama secara pura-pura. Kalau sampai terjadi hal demikian maka ini merupakan suatu penyelundupan hukum. Tanpa beralih agama pun, mereka berdua kalau memang mau perkawinan dapat dilakukan dengan cara salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama pihak lainnya pada saat perkawinan dilaksanakan atau apabila dua orang yang berbeda agama itu tetap mempertahankan agama yang dianutnya, bisa saja perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Jadi tidak usah beralih agama apalagi kalau peralihan itu dilakukan secara pura-pura hanya sekedar untuk mengadakan perkawinan. Disamping itu mereka bisa bermusyawarah ntuk memilih hukum mana yang akan dipakai, kalau tidak ada kesepakatan, maka hukum suami yang akan dipakai.
BAB IV
KESIMPULAN
1. Berdasarkan pandangan masing-masing agama mengenai perkawinan beda agama bahwa Agama Islam (khususnya pria muslim yang menikahi ahli kitab), Agama Katholik, dan Protestan memperbolehkan perkawinan antar/beda agama, sedangkan Agama Hindu, Budha, dan agama Islam (khususnya wanita Islam yang menikah dengan laki-laki non muslim), tidak membenarkan perkawinan beda agama.
2. UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama, namun dengan tidak diaturnya dalam UU ini tidak berarti terdapat kekosongan hukum, hakim dapat mempergunakan ketentuan dalam GHR untuk mengatasi masalah ini, terlebih lagi ketentuan pasal 66 UUP, meskipun UUP berlaku unifikasi, dalam ketentuan pasal itu bila ada yang tidak diatur dalam UUP maka ketentuan sebelum UUP dapat dipergunakan kembali.
3. Lembaga yang berwenang untuk mencatat perkawinan beda agama yaitu Kantor Catatan Sipil dengan merujuk pada proses perkawinan Pasangan Jamal Mirdad dan Lidya Kandou dengan mengajukan permohonan Pengadilan untuk dapat izin menikah di KCS.
4. Agama bukanlah faktor penghalang untuk dilaksanakannya perkawinan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) GHR, dan tidak usah beralih agama apalagi kalau peralihan itu dilakukan secara pura-pura karena dapat dilakukan penundukkan diri pada hukum agama salah satu pihak atau jika keduanya tetap ingin mempertahankan agamanya, dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil (KCS).
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Daud Ali, Muhammad, Sikap Negara dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum bagi Warga Negara dan Perkawinan Antar Pemeluk Agama yang Berbeda, Mimbar Hukum No.5 Th. III, Jakarta, 1992
O.S, EOH. Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
· Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar